BATANG HARI – DATARILIS.COM – TV ONLINE
BERITA : KABIRO

Bupati Batang hari kembali menggukuhkan 122 Pejabat Eselon II, III dan IV pada hari Senin (30-03-2020), namun pelantikan ini dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi zoom untuk teleconference dengan alasan antisipasi dan jaga jarak virus corona yang sedang mewabah.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh awak media ini, pengukuhan ini merupakan menindak lanjuti dari pada pelantikan 131 Pejabat Eselon II, III, IV  Pemerintahan Kabupaten Batanghari oleh Bupati Batanghari tanggal 08 Januari  2020 yang lalu, yang bertempat diruang pola Kantor Bupati Batanghari ini menjadi pertanyaan oleh banyak kalangan, sebagaimana yang pernah diberitakqn sebelumnya tanggal 03 Maret 2020.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020  pada Bab III poin ke 7 mengenai penggantian pejabat oleh Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 disebutkan Berdasarkan ketentuan pada lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bahwa penetapan pasangan calon pada tanggal 8 Juli 2020, sehingga terhitung mulai tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan akhir masa jabatan dilarang melakukan penggantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Terkait dengan persoalan pengukuhan pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Batanghari Mula P Rambe saat dikonfirmasi dilobi kantornya Selasa (31-03-2020) membenarkan adanya pengukuhan pejabat eselon II, III dan IV  sebanyak 122 orang secara online pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020.

Rambe mengatakan bahwa “pelantikan itu merupakan pengukuhan dari hasil pelantikan yang dilakukan tanggal 08 Januari 2020, yang dasarnya adalah adanya izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia” katanya.

Ditanya adanya pengurangan pejabat  dari 131 orang yang dilantik tanggal 08 Januari 2020 dan hanya 122 orang yang dikukuhkan.

Rambe menjelaskan “ada 9 orang yang tidak disetujui oleh Mendagri RI dari hasil evaluasi mereka sehingga yang dikukuhkan hanya 122 orang dan dari 131 orang yang dilantik sebelumnya hanya 122 orang yang kemaren dikukuhkan ulang, karena ada 9 orang yang tidak disetujui oleh Mendagri. Pejabat 9 orang yang tidak termasuk dalam pengukuhan dikembalikan kepada jabatan sebelumnya “, ungkap Rambe.

Pelantikan yang dilaksanakan secara online Senin tanggal 30 Maret 2020, itu bukan karena pembatalan dari pelantikan sebelumnya akan tetapi merupakan pengukuhan setelah ada izin dari Mendagri RI sehingga orangnya tidak pindah dan tidak bertambah, Secara administrasi kegiatan yang dilakukan oleh 131 pejabat yang dilantik tanggal 08 Januari 2020 itu syah karena mereka bekerja berdasarkan SK Bupati, sampai adanya pembatalan namun ini bukan pembatalan tapi pengukuhan,

“Maaf ya nanti kita ketemu kembali, saya buru-buru  dari tadi sudah ditunggu untuk rapat”, ucap Rambe.

Padahal beberapa awak media masih ingin menanyakan terkait dengan status pejabat yang dilantik 08 Januari 2020. Dan masih banyak lagi yang  ingin dikonfirmasi terkait dengan persoalan ini, sayangnya Kepala BKPSDMD Mula P Rambe buru-buru ada panggilan untuk mengikuti rapat diluar kantornya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.