Laporan : Tata Suwanta

KARAWANG – Dewan Pimpinan Tani Kabupaten Serikat Pekerja Tani Karawang (DPTK – SEPETAK) akan menggelar aksi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 esok ke Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Karawang. SEPETAK melayangkan surat dengan Nomor : 011.1/A.A1/PA/2020 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa.

Selain aksi unjuk rasa didepan Kantor BPN Karawang dalam surat pemberitahuan tersebut massa Sepetak juga berencana akan berunjuk rasa ke kediaman rumah pribadi Sekda karawang Acep jamhuri yang berlokasi diperumahan Pemda telukjambe timur, seputaran alun alun karawang dan rumah yang berlokasi dicikampek.

Munculnya rencana aksi unjuk rasa Sepetak kekantor BPN karawang dan kerumah sekda Acep Jamhuri karena merujuk pada giat audiensi SEPETAK dengan Sekda Acep Jamhuri pada tanggal 10 agustus 2020, Sekda menjanjikan akan menyelesakain masalah konflik Agraria bersama BPN melalui mekanisme pendaftaran PTSL atau Redis untuk tahun anggaran 2021.

Pada kesempatan itu Sekda Acep Jamhuri menyampaikan akan segera rapat dengan BPN dan dalam waktu 1 minggu akan memberikan informasi kepada SEPETAK mengenai hasil rapat dengan BPN tersebut sebagai progres dari langkah yang ditempuh pemerintah daerah, nyatanya sampai saatbini sekda maupun jajarannya tidak pernah menyampaikan apa yang dijanjikannya kepada SEPETAK.

Kepala Advokasi LBH Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (JMPH) Hendra Supriatna SH MH menilai Bahwa Sekda itu representasi Pemerintahan Kabupaten karawang absen dalam menjalankan azas azas pemerintahan yang baik, “ujar hendra ketika ditemui awak media disalah satu cafe dikarawang, selasa 24/10/2020.

Hendra menambahkan pada tahun 2014 Pemerintah Republik
Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dinyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan (di Indonesia)
diselenggarakan berdasarkan: asas legalitas, asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Adapun
asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dimaksud dalam undang- undang ini berdasarkan ketentuan Pasal 10  ayat (1) adalah meliputi asas: kepastian hukum, kemanfaatan, Ketidakberpihakan,
kecermatan, tidak menyalahgunakan
kewenangan, keterbukaan, kepentingan
umum, dan pelayanan yang baik. Sedangkan asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan  dasar pemerintah.

Berdasarkan Undang undang tersebut dalam hal ini sekda absen dalam menyelesaikan konflik agraria di wilayah mulya sejati dan medal sari terbukti tidak adanya respon dari pihak sekda  malah melarang aksi sepetak padahal sepetak aksi tersebut bentuk kekecewaan merasa di bohongi oleh sekda, Kalo kami menilai sekda harusnya membuat surat undangan di tujukan  sepentak untuk merumuskan solusi dalam konflik agraria bukan nya menghindar hal ini kami mengaskan bahwa sekda melakukan pelangaran Asas-Asas Umum  Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Maka pemerintahan dalam hal ini aparat pemerintahan dari tertinggi sampai rendah mengemban fungsi pelayanan (vervolgens functie) Fungsi pelayanan adalah fungsi penunjang, kalau tidak dilaksanakan
maka akan sulit menyejahterakan masyarakat, “pungkasnya.

Hendra menjelaskan dalam hal tudahan terhadap sepetak makelar tanah menuduh saudara engkos menawarkan tanah tersebut serta meminta panjer ke perusahaan sinar mas land hal tersebut tindakan pidana pencemaran nama baik pribadi maupun organisasi kalo tidak ada dokumen dan data atas tuduhan tersebut mulut mu harimau mu.
Maka kami LBH JMPH sangat mendukung perjuangan sepetak dan petani mulya sejati dan medal sari, “ujarnya

Menurut Hendra agar permasalahan ini tidak menjadi polemik berkepanjangan seharusnya Sekda mengundang SEPETAK secara resmi untuk diskusi duduk bersama mencari solusi dari permasalahan ini bukan nya membuat statement ke beberapa media, “tutur hendra.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.