Merangin – datarilis.com

Kabiro

Proyek pembangunan gedung kantor desa sepantai renah yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD), di Desa sepantai renah, Kecamatan muara siau, Kabupaten Merangin diduga pembangunan siluman. Lantaran tak adanya papan informasi proyek di lokasi pembangunan tersebut.

Dari data yang dihimpun di lokasi,Pembangunan gedung kantor desa tersebut berlokasi di Desa setempat yang menelan anggaran yang besar ratusan juta rupiah dari Dana Desa.

“Seharusnya ada papan proyek agar masyarakat tahu sumber anggarannya dari mana, besaran anggarannya berapa terus ukuran gedung berapa. Kalau tidak ada papan proyeknya kayak gini masyarakat jadi tidak tahu,” ujar salah satu sumber  yang enggan namanya dipublikasikan. Sabtu 14/03/2020.

Papan proyek gunanya membuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek tersebut. Kalau tidak ada bagaimana masyarakat bisa ngerti apa lagi ini proyek tahun 2019 sampai saat ini tanggal 14  bulan maret 2020 masih di kerjakan. terangnya.

tidak adanya papan proyek pembangunan gedung kantor desa di Desa sepantai renah itu, juga diduga menyalahi aturan sesuai dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Tidak dicantumkannya papan nama proyek tersebut bukan hanya bertentangan dengan Perpres  Tapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi dan keterbukaan terkait informasi pada masyarakat.

Sementara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 (Permen PU 29/2006), tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, serta Permen PU 12/2014 atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/20014 disebutkan, salah satu terkait persyaratan penampilan bangunan gedung, yang salah satunya memperhatikan aspek tapak bangunan, termasuk pemasangan papan nama proyek untuk memperhatikan keamanan, keselamatan keindahan dan keserasian lingkungan. Selain itu, agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, besaran anggaran maupun volume.

Sedangkan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahu 2012, tertuang terkait kewajiban memasang papan nama proyek

sat di konfirmasi media datarilis.com melalui pia telpon menanyakan tentang keterlambatan dan papan ipormasi proyek,kepala desa sepantai renah SAPARUDIN mengatakan bubapati sudah masuk ke kampungnya dan papan merek itu sudah di buang oleh masyarakat,

“bupatibae sudah masuk dan masalah papan merek itu sudah di buang.

tieam media juga mengkinfirnasi salah satu prkerja gedung kantor desa tersebut, mengatakan,dari awal sampai hari ini saya tak pernah melihat papan merek,brliau sampat berpikir belum saatnya di apasang,

“sampai hariini sayo dakpernah lihat papan merek proyek ini,mungkin belum dipasang ,” ungkap salah satu pekerja gedung kantor desa sepantai renah itu.sabtu 14/03/2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.