F. Castro✍️

Datarilis.com || Ogan Ilir – LAI BPAN DPD Sumsel Akan Mengadakan aksi unjuk rasa Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Provinsi Sumatera Selatan. Dengan Koordinator Aksi,Yongki Ariansyah,SH dan Koordinator Lapangan, Syamsudin Djoesman, pada Senin, (13 Juli 2020) akan aksi unjuk rasa di gedung Kejaksaan Tinggi Sumatara Selatan Dengan tuntutannya bisa dindak lanjuti didalam aksinya nanti meminta pihak kejaksaan tinggi sumtera selatan bisa memanggil pihak Pemkab. OI (Bupati).

Aksi unjuk rasa ini akan dilakukan pada senin 13 Juli 2020 pukul 10.00 WIB di halaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel dengan jumlah massa 100 orang. Mereka menuntut agar Kepala Kejati Sumsel untuk memanggil Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Ketua POKJA terkait dugaan gratifikasi dan pungli tadi, menuntut Kejati Sumsel memanggil oknum Bupati OI dan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik oknum Bupati OI,dan mendukung Kejati Sumsel dalam pemberantasan tindak pidana KKN di Bumi Sriwijaya ini.

Yongki ketua kordinator aksi mengatakan, diduga di sinyalir puluhan paket lelang pekerjaan proyek ini sudah dilakukan mulai tahun 2016 hingga sekarang 2020 di Kabupaten Ogan Ilir-Sumsel (OI) melalui ULP dan Pokja yang telah diatur pemenangnya.

Ironisnya, dugaan pengaturan sejumlah paket tender tersebut ada campur tangan oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ogan Ilir. Bahkan pengaturan ini pun ada indikasi setoran 18 hingga 20 persen yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan kontraktor.

Yongki menjelaskan, didalam rencana Aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada Senin, 13 Juli ini terkait adanya dugaan gratifikasi dan pungutan liar(pungli) oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk memuluskan Proses Lelang Proyek yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir(OI).

Dugaan2 tersebut yakni bahwa mereka telah melakukan pungli fee proyek 18-20% kepada setiap kontraktor untuk memuluskan Proses Lelang proyek tahun anggaran 2020, meminta fee proyek 3% kepada kontraktor untuk memuluskan Proses tender sampai menjadi pemenang lelang, kemudian fee proyek 15-17% yang dipungut. dibagikan kepada oknum Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Dinas PUPR OI,pungli fee proyek ini telah sering dilakukan setiap tahunnya sejak 2016 hingga 2020.

Mencuatnya adanya dugaan pengaturan sejumlah proyek tender ini, tidak dipungkiri bahkan sudah menjadi perbincangan hangat di publik.

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Provinsi Sumatera Selatan. Selaku Koordinator Aksi, Yongki Ariansyah,SH
sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Dinas PUPR

“Bagi-bagi paket di Dinas PU, itu sebetulnya bila mengikuti aturan hukum berlaku baik undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa, tidak boleh pemerintah melakukan bagi-bagi paket proyek,” kata Yongki kepada Datarilis.com. Kamis (09/7/2020).

Lebih dalam menjelaskan bahwa proyek yang digelar oleh dinas terkait merupakan uang pemerintah guna membangun sejumlah infrastruktur yang berkualitas.

“Proyek pemerintah pakai uang negara, bukan uang nenek moyang kepala dinas PU, sehingga paket mau dibagi-bagi. Jelas nggak boleh,” Yongki menjelaskan, seharusnya paket itu dilakukan sesuai aturan seperti dilelang atau ditenderkan.

Dirinya berharap penegak hukum harus segera menindak persoalan ini, dan segera memanggil Kepala Dinas PU dan Bupati OI agar dugaan bagi bagi paket dengan meminta setoran bisa terungkap.

“Pihak aparat harus menindak tegas, panggil Kepala Dinas PU dan Bupati nya bila perlu batalkan lelang-lelang di kab. Oi ini, nggak bisa semau-maunya mengelola uang negara berdasarkan kemauan Kepala dinas PU,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.